Upaya menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran hutan mangrove Badung terkait Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Abstract

Pencemaran lingkungan berupa limbah rumah tangga maupun bahan berbahaya dan beracun (B3) telah mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga menjadi ancaman serius bagi kawasan hutan mangrove di Tuban, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pencemaran tersebut sekaligus melihat implementasi kedisiplinan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung serta wawancara dengan narasumber utama, yaitu pengelola hutan mangrove dan para nelayan setempat. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui studi literatur, buku pedoman hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran di kawasan hutan mangrove Kabupaten Badung merujuk secara tegas pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Implementasi aturan ini sangat membutuhkan peran aktif serta sinergi antara masyarakat, nelayan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang merusak ekosistem hutan mangrove, maka pelaku akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai perundang-undangan tersebut.